PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian ada dua yaitu system kapitalis dan system sosialis. Sistem perekonomian kapitalisme yang murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Sedangkan dalam system perekonomian sosialis, menghendaki semua aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar.

Kedua system tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pada masa sekarang ini tidak tampak ada system kapitalis atau system sosialis murni yang berlaku dalam perekonomian. Tetapi system perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan sosialis.

Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan system perekonomian yang mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.

Membangun system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya.

2. Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan dari  pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif. Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.

Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek , tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak / belum pernah dikerjakan oleh sector swasta baik secara perorangan maupun bersama – sama.

Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu :

1.    Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman

2.    Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama

3.    Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.

Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Tentang barang Publik

Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya

Contoh barang publik:

Ø    infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll

Ø    sistem pertahanan keamanan

Ø    sistem peradilan

Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan

Sifat-sifat barang publik:

—    Tidak eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya Taman Monas, jalan raya, masjid, dll

—    Tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi berkurang. Contoh: kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama.

—    Terdapat barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu.

—    Misalnya, karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga menjadi macet. Dalam hal ini, walaupun penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang.

—    Sebaliknya, terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi penggunanya.

—    Misalnya penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama.

Perilaku Pemerintah Terhadap penyediaan barang publik

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik

Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya

Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll

Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.

Menurut Montesqieu ( klasik ), kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan Pemerintah dalam perekonomian yaitu :

1. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.

2. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.

3. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.

4. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.

5. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya

6. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.

Ø    Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi :

1.    Peran alokasi

a. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.

b. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu

c. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan

2.    Peran distribusi

a. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien.

b. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

perpajakan

subsidi

pengentasan kemiskinan

transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin

bantuan pendidikan

bantuan kesehatan, dll

3.    Peran stabilisasi.

a. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.

b. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:

Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain

Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :

inflasi terkendali

sistem keamanan terjamin

kepastian hukum terjaga

Peran Pemerintah secara Riil.

Peran pemerintah di sektor riil yaitu pemerintah akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik, bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.

Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan investasi.

Sedangkan di sektor moneter pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas pertukaran mata uang asing.

Hal-hal yang berkenaan dengan peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yaitu :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesare-besar untuk kemakmuran rakyat

Perekonomian ansional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Penjelasan dari beberapa pasal diatas adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahhan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas asa demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ahrus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasinya.

Hanya perusahan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyka boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesimpulan:

Jadi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian , baik secara penuh maupun tidak penuh :

Secara Penuh pemerintah sebagai :

Ø    Pemilih

Ø    Pengatur

Ø    Perencana

Ø    Pelaksana

Ø    Pengawas

Keterangan :

Penuh atau tidak tergantung sifat / sector pemerintah / swasta ,

3 kriteria penting yaitu :

1. strategis , proyek sector itu merupakan ukuran untuk kehidupan ekonomi social, hal tersebut menjadi barometer maju / tidaknya masalah ekonomi nasional.

2 . keamanan , seperti pabrik  senjata dan keamanan lain.

3 . politik ekonomi luar negeri, seperti ASEAN.

Secara Tidak penuh .

Seperti yang ada pada pasal 33 ayat 2  “menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” tidak mutlak dikuasai oleh Negara , karena swasta dapat mengelolanya tetapi pemerintah sebagai pengawas, pengatur , dan perencana jalannya aktivitas tersebut.